gorontalo.tribratanews.com – Polda Gorontalo, Wakapolda Gorontalo Brigjen Pol Drs. Pudji Prasetijanto Hadi, M.M. Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa meninjau Polres Gorontalo usai diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu.
Banyak dampak yang ditimbulkan oleh becana itu. Mulai dari pemindahan sementara puluhan tahanan, kantor yang menjadi kotor karena adanya material lumpur dan sampah, hingga tidak maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat dalam beberapa hari pasca banjir
Adapun yang hadir pada kegiatan tersebut Staf Kementrian PUPR RI,Sekda Prov. Gorontalo, Danrem 133 / NW, Kajati Gorontalo, Kabinda Gorontalo, Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Bupati Gorontalo, Kapolres Gorontalo.
Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, mengaku prihatin melihat atas bencana banjir yang sering kali melanda Mapolres Gorontalo. Sebabnya, kata Nelson, Polres Gorontalo merupakan Polres paling tua yang ada di Provinsi Gorontalo.
“Sehingga kami melihat perlu ada kajian pengembangan pemindahannya. Kami punya lahan untuk saling tukar, dan mudah-mudahan kajian ini pada bulan ini juga bisa selesai. Sehingga bulan depan kita bisa ajukan ke kepolisian maupun jalur lain,” beber Nelson.
Menurutnya, sejumlah upaya pencegahan dan penanganan banjir di Polres Gorontalo sudah dilakukan. Salah satu diantaranya ialah membuat tanggul di Sungai Bulota. Akan tetapi, kata Nelson, itu hanya bersifat sementara.
“Ini (pemindahan Mapolres Gorontalo) akan dilakukan kajian-kajian kedepan, baik dari pemerintah daerah, kemudian dari polda juga,” ujar Wakapolda Gorontalo Brigjen Pol Drs. Pudji Prasetijanto melalui Kapolres Gorontalo, AKBP Ahmad Pardomuan
Ahmad mengatakan, kajian atau pertimbangan dari para pangku kepentingan sangatlah penting. Pemindahan Mapolres Gorontalo tidak bisa dilakukan begitu saja, karena disana terdapat berbagai aset negara.
Ia juga menambahkan, isu rencana pemindahan Mapolres Gorontalo tersebut muncul tidak lain agar pelayanan aparat kepolisian kepada masyarakat di waktu yang akan datang bisa terus optimal.
“Sehingga nanti akan di putuskan bersama oleh pemerintah daerah, Polda, dan Mabes Polri. Keputusannya nanti, dan itu berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan,” jelas Ahmad.
Penulis : Yudin
Editor : Heny
Publish : Randi
